VISI MISI DESA BUNTU BUANGIN

1. Visi

       Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Buntu Buangin ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Buntu Buangin seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Buntu Buangin adalah:

"TERWUJUDNYA OTONOMI DESA YANG KUAT-MAJU DAN MANDIRI DALAM RANGKA KEMAKMURAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT YANG DIDUKUNG OLEH PEMBAGUNAN DI SEGALA BIDANG"

       Melalui visi ini diharapkan adanya keleluasan Pemrintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, keratifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan kemandirian Desanya sesuai dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

2. Misi

    Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

      Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kemandirian Pemerintah Desa melaluin peningkatan SDM dan Penghasilan tetap (Gaji dan Tunjangan);
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan kemandirian BPD melalui penigkatan SDM dan penghasilan tetap (tunjangan);
3. Meningkatkan kualitas keterampilan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan SDM;
4. Meningkatkan sumber pendapatan-kekayaan dan keuangan Desa;
5. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan melalui penerapan manajemen forum musyawarah dan menumbuhkan kegotong-royongan;
6. Mewujudkan demokratisasi-partisifasi-akuntabilitas dan trasparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berlandaskan pada nilai-nilai social budaya dan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Peningkatan pendapatan Ekonomi masyarakat melalui sector perkebunan- kehutanan-perikanan dan perternakan serta sumber daya alam lainnya melalui kelompok usaha lembaga yang ada dalam Desa;
8. Membuka daerah yang terisolasi menjadi kawasan yang produktif;
9. Penbangunan infrastruktur sarana dan prasarana kebutuhan public di segala bidang.